Klik Tambang

18 Pemilik Tanah Pembebasan Lahan untuk Perluasan Jalan di Pasar Garot

·
18 Pemilik Tanah Pembebasan Lahan untuk Perluasan Jalan di Pasar Garot
Kedai-kedai yang akan digusur karena pembebasan tanah untuk perluasan jalan di Pasar Garot Kecamatan Indrajaya, Pidie, yang anggarannya bersumber dari Dana Otsus Aceh (DOKA) 2019, dengan pagu anggaran Rp 2.250.000.000. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Mustafa bin Adam, 50 tahun, dan istrinya Mahmudiah, 40 tahun, warga Gampong Cot Geunduk, Kecamatan Pidie, Pidie, sudah belasan tahun berjualan bibit bebek di kedai berkonstruksi kayu milik mereka di Pasar Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie.

“Kurang lebih 17 tahun saya dan suami saya berjualan di sini. Sekarang anak kami ada 4 dan paling tua masih SMP,” kata Mahmudiah, Jumat, 18 Oktober 2019.

Kedai itu akan terkena proyek pembebasan tanah untuk perluasan jalan di Pasar Garot Kecamatan Indrajaya, Pidie, yang anggarannya bersumber dari Dana Otsus Aceh (DOKA) 2019, dengan pagu anggaran Rp 2.250.000.000. Dinas Pekerjaan Umum dan Penatanaan Ruang (PU PR) Pidie merupakan satuan kerja (Satker) untuk proyek pembebasan lahan tersebut.

Luas tanah Mustafa dan istrinya, Mahmudiah, yang akan digantirugi atau dibebaskan sekira 7 x 3.75 meter.

Mustafa, yang baru sembuh dari penyakit stroke, sudah dua kali datang ke kantor Dinas PUPR untuk membahas pembebasan tanahnya yang selama ini berdiri kedai tempatnya berdagang.

“Dua kali pertemuan di dinas dan satu kali diadakan rapat di sini. Kami sudah menyerahkan fotocopy akte pada mereka,” kata Mustafa.

Mustafa sepakat dengan rencana perluasan jalan tersebut dengan catatan harga ganti rugi lahan sesuai dengan nilai ekonomi lokasi tanah dan bangunan yang terletak di pasar yang padat dan sibuk itu.

“Sangat bagus jika ada peningkatan jalan di Kede Garot, agar tidak terlalu macet saat ada aktivitas jual-beli sore hari. Saya berharap agar pembebasan lahan sesuai harga, apalagi harga belum diputuskan sampai sekarang. Untuk  tanah menurut saya minimal Rp 3 juta per meter bahkan seharusnya lebih mengingat lokasi tanah yang sangat cocok untuk berdagang maka nilainya harus disesuaikan,” kata Mustafa lagi.

Haji Jafar, 70 tahun, warga Gampong Dayah Muara, Kecamatan Indrajaya, yang juga memiliki sepetak tanah dan kedai di Pasar Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie, yang selama ini dia sewakan pada pihak lain, mengatakan hal yang sama.

“Saya cuma punya kedai itu. Kalau dijual mau jualan di mana? Di rumah? Kalau dihitung harga Rp 500 juta saja rugi jika dilihat secara ekonomi. Kalau saya punya paling kecil saya mau 300 juta untuk tanah saya 8 x 3,75 meter. Karena walaupun itu kedai kayu jelek harga sewa Rp 8 juta per tahun,” kata Haji Jafar. “Saya dengar bulan 10 akan dibayar dan ada juga kabar  bulan 11. Keputusan pastinya kapan saya tidak tahu.”

18 pemilik tanah yang tanah mereka akan dibebaskan untuk perluasan jalan tersebut telah mengadakan dua kali pertemuan dan telah menyerahkan salinan surat-surat kepemilikan tanah mereka untuk proyek perluasan jalan tersebut.

Kepala Dinas PU PR Pidie, Ir Samsul Bahri Msi, mengatakan, rencana pembebasan lahan tersebut merupakan perluasan jalan di atas yang jalan yang telah ada.

“Kita akan bebaskan lahan yang kedai kayu. Itu sudah saya serahkan pada panitia. Baru pengukuran oleh BPN, panitia sudah duduk dengan pemilik lahan. Mungkin tidak 100 persen yang hadir. Yang hadir mereka yang sudah setuju untuk diukur dulu. Tim KJPP belum menilai, perkiraan harga tanah karena baru pengukuran oleh BPN,” kata Samsul, Sabtu, 19 Oktober 2019.

Kata dia, pihaknya hanya melakukan pembebasan lahan yang ditargetkan akan rampung pada November 2019 mendatang, sedangkan perluasan jalan merupakan kewenangan Dinas PU PR Aceh.

“Pembangunan bukan tahun ini. Tahun ini cuma pembebasan lahan. Pembangunan itu ranah provinsi karena itu jalan provinsi,” kata dia lagi.

Baca juga:

Dikutip dari Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, jalan kolektor primer 2 atau jalan provinsi tersebut adalah Jl. Peukan Pidie - Jabal Ghafur - Ujung Rimba – Bili Aron - Cot Tunong - Aki Neungah - Blang Krueng - Blang Iboh - Sp. Paru Keude.

Tahun ini, Pemkab Pidie sedikitnya melakukan 7 belanja modal pengadaan tanah, di antaranya 4 pengadaan pada Dinas PUPR Pidie (Pengadaan tanah untuk Simpang Terminal Kota Sigli atau di Simpang Kochin Sigli dengan pagu anggaran mencapai Rp 2,7 miliar, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan/jembatan Kecamatan Pidie  (DOKA 2019) dengan pagu anggaran Rp 4 miliar, pembebasan tanah untuk perluasan jalan di Pasar Garot Kecamatan Indrajaya (DOKA 2019) dengan pagu anggaran Rp 2,2 miliar, dan pembebasan lahan di jalan lingkar Blang Paseh); pengadaan tanah untuk bangunan gedung DPRK Rp 1.2 miliar dengan Satker Sekwan DPRK Pidie; dan belanja modal tanah - pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 2,2 miliar dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Satker,  dan belanja modal tanah - pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung pada Dinas Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran Rp 94.416.000. []

Komentar

Loading...