Kunker 5 hari

14 Anggota DPRK Pijay Gagal Nyaleg Kunker ke Bogor dan Cimahi

·
14 Anggota DPRK Pijay Gagal Nyaleg Kunker ke Bogor dan Cimahi
DPRK Pidie Jaya. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co -- Jelang berakhirnya masa jabatan anggota DPRK Pidie Jaya periode 2014-2019 pada Minggu, 25 Agustus mendatang,  sebanyak 20--dari 25  anggota DPRK Pijay-- dan enam pegawai Sekretariat Dewan terbang ke luar daerah untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) selama lima hari, terhitung dari sejak 18 hingga 23 Agustus 2019. Dari 20 dewan tersebut, 14 di antaranya dipastikan tak akan duduk di kursi DPRK Pijay periode 2019-2024.

"Mereka melakukan kunker ke Bogor dan Cimahi, pulangnya hari Kamis," kata Ketua DPRK Pijay, Armia,  Senin 19 Agustus 2019.

Penelusuran sinarpidie.co, pagu anggaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRK ke luar daerah pada tahun anggaran 2019 ialah Rp 610.000.000.

PR bahas dan sahkan Raqan

Dewan Pijay sebenarnya masih menyisakan sejumlah 'PR'. Dari 12 rancangan qanun untuk dijadikan qanun dalam Prolegda tahun ini, hingga melewati pertengahan tahun, baru teralisasi 2 qanun.

Ironisnya, satu raqan yang diusul sejak 2018 lalu, yaitu tentang Tertib Jumat, hingga kini belum juga diselesaikan.

"Itu masih panjang prosesnya, sebab ada beberapa lembaga yang harus kita ajak diskusi, seperti MPU dan Mahkamah Syariah, karena subtansinya harus terisi. Jika kita buat buru-buru nanti tidak maksimal, sama juga," ujar Juraida, Ketua Banleg DPRK Pijay, pada sinarpidie.co melalui telepon selular, Senin 19 Agustus 2019.

Juraida merupakan salah seorang anggota DPRK Pijay yang ikut kunker tersebut. Ia nyaleg dan tak terpilih pada Pileg 2019 lalu.

Baca juga:

Ketua Pusat Kemanusian dan Penguatan Sosial (PKPS) Pidie Jaya, Khairil Arista, mengatakan kunker yang dilakukan menjelang akhir masa jabatan merupakan pemborosan anggaran daerah.

Betapa tidak, sebut Khairil, kunker berkedok study banding itu tidak dapat diimplementasikan karena masa jabatan anggota DPRK Pijay  yang tak lagi terpilih pada periode selanjutnya  berakhir pada 25 Agustus 2019.

"Anggota dewan yang melakukan kunjungan kerja tapi tidak terpilih, tidak dapat mengimplementasikan hasil kunker kepada masyarakat, karena saat kembali ke Pidie Jaya masa jabatannya sudah berakhir, " kata Khairil. "Dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan yang sekarang angka kemiskinan di Pidie Jaya masih sangat tinggi." []

Komentar

Loading...